Begini Ungkap Nya' Ketua DPRD Cianjur, Giat Temu Tokoh & Perkuat Supremasi Hukum Serta Kebijakan Daerah Yang Berkeadilan

Cianjur " Radar // Krimsus Kegiatan pelaksanaan temu tokoh serta para simpatisan fraksi partai Golkar dan warga masyarakat Guna Memperkuat Supremasi Hukum dan Kebijakan Daerah yang Berkeadilan bagi Masyarakat Cianjur " ​Selaku Ketua DPRD Kabupaten Cianjur, Ir. Hj. Metty Triantika, M.T., menekankan pentingnya penguatan supremasi hukum dan kebijakan daerah yang berkeadilan demi meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah. Pelaksanaan temu tokoh " ini di gelar Hotel Baydhil ' jalan Ir. Juanda Panembong Desa mekar sari kecamatan Cianjur kabupaten Cianjur Jawa barat " Selasa 25 / 08 / 2026 "​Dalam hal pemaparannya pada kegiatan Temu Tokoh, ditekankan bahwa penyelenggaraan pemerintahan yang bertanggung jawab harus berlandaskan pada prinsip hukum yang kuat, transparan, dan akuntabel. ​Mengapa Tema Ini Penting? ​Penyelenggaraan pemerintahan di Kabupaten Cianjur memerlukan fondasi yang kokoh agar dapat menjawab kebutuhan nyata masyarakat secara efektif. Beberapa poin utama yang menjadi sorotan meliputi: ​Kepastian Hukum: Masyarakat membutuhkan jaminan kepastian hukum dalam setiap interaksi dengan pemerintahan. ​Pembangunan Merata: Pembangunan harus dilakukan secara adil dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Cianjur. ​Ruang Aspirasi: Menyediakan ruang yang lebih luas bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi secara efektif. ​Kebijakan Responsif & Anggaran Akuntabel: Kebijakan daerah harus menjawab kebutuhan nyata dan pengelolaan anggaran harus transparan serta dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. ​Tiga Fungsi Strategis DPRD Kabupaten Cianjur ​Dalam menjalankan fungsinya, DPRD Kabupaten Cianjur memiliki peran strategis dalam regulasi, anggaran, dan pengawasan: ​Pembentukan Perda: Menghasilkan regulasi berkualitas yang relevan dengan kebutuhan masyarakat serta memberikan kepastian hukum. ​Anggaran: Memastikan APBD tepat sasaran, berorientasi pada prioritas pembangunan yang jelas, serta menjaga efektivitas dan efisiensi. ​Pengawasan: Mengawal pelaksanaan kebijakan dan memastikan program tepat sasaran serta memberikan manfaat nyata bagi pembangunan. ​Kebijakan Berbasis Keadilan dan Wilayah ​Pendekatan pembangunan di Cianjur tidak menggunakan konsep "One Size Fits All" mengingat karakteristik wilayah yang beragam—mulai dari perkotaan, perdesaan, pegunungan, hingga pesisir. Keadilan dimaknai bahwa setiap masyarakat memperoleh hak, kesempatan, dan pelayanan sesuai dengan kebutuhan serta kondisinya masing-masing. ​Prinsip ini mencakup perhatian khusus bagi wilayah tertinggal, petani dan UMKM, pemuda, serta kelompok rentan agar tidak ada masyarakat yang tertinggal dalam arus pembangunan ("Tidak Ada Masyarakat yang Tertinggal"). Melalui penguatan supremasi hukum, transparansi, dan kebijakan yang inklusif, diharapkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah dapat terus ditingkatkan. " Dan Ketua Berharap pertemuan bersama temu tokoh ini dapat di lakukan berkali kali " jangan hari ini aja juga bisa dapat mengimpormasikan dan berkesinambungan dalam kegiatan temu tokoh di jajaran para undangan serta dapat menjalin tali silaturohmi juga tatap mata muka nya " dalam kegiatan tersebut Agar kita sama sama akan terus mewujudkan. Cianjur yang berkeadilan hingga dapat meningkatkan kesejahteraan warga masyarakat cianjur " ujar nya